BKKBN Sumbar Turunkan 10.000 Pendamping Keluarga untuk Percepat Penanganan Stunting

SUMBAR, – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatra Barat (Sumbar) membentuk Tim Pendamping Keluarga yang berjumlah kurang lebih 10.000 orang.

Hal tersebut guna mempercepat penanganan stunting di provinsi itu, dan mengejar target angka stunting yang ditetapkan Presiden Joko Widodo yakni 14 persen pada 2024.

Baca juga: Pengusaha Diajak Ngupi Indah di MPP Padang

Sebagai informasi, menurut Studi Status Gizi Indonesia 2021, prevalensi stunting di Sumbar yaitu 23, 3 persen, di atas angka prevelasi nasional 24, 4 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati mengatakan, meski prevelensi stunting di Sumbar sudah berada di atas angka prevelensi nasional, Sumbar tidak boleh berpuas diri. Angka stunting di Sumbar harus ditekan terus.

Baca juga: Daftar Dewan yang Menumpuk Berebut Duduk di Komisi IV DPRD Sumbar

Sejak Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting, BKKBN diamanahi menjadi koordinator penanganan stunting di Indonesia. Setelah itu, tim percepatan penanganan pun dibentuk mulai dari tingkat pusat hingga provinsi dan diharapkan bisa berlanjut ke tingkat desa, kelurahan, atau nagari.

“BKKBN juga telah melatih lebih kurang 10.000 orang untuk Tim Pendamping Keluarga terdiri dari bidan, kader keluarga berencana, dan kader PKK, ” ujar Fatmawati saat dihubungi via telepon, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT Tahunan

Dia menuturkan, Tim Pendamping Keluarga tersebut bertugas mendampingi calon pengantin, pasangan usia subur dan hamil, setelah melahirkan, sampai anaknya berusia dua tahun dan lima tahun.

Dalam bertugas, mereka akan dilengkapi aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil).

Baca juga: Pemko Solok Gelar Coaching dan Mentoring bagi Pejabat Administrator

“Pendampingannya itu melalui penyuluhan dan edukasi. Pendampingannya itu melalui android. Aplikasinya bisa diunduh di Playstore. Kita juga telah melakukan MoU dengan Kementerian Agama terkait screening tiga bulan sebelum menikah, ” sebutnya.

“Jadi, catin-catin yang akan menikah akan di-screening, dilihat status kesehatannya. Di situ akan diketahui apakah yang bersangkutan anemia, malnutrisi, lingkar lengannya kurang dari standar. Itu berpotensi melahirkan anak stunting. Sehingga perlu intervensi dari Tim Pendamping Keluarga, ” tambahnya.

Baca juga: Dinilai Bekerja Baik, Masyarakat Kota Padang Siap Menangkan Athari 2024

Dengan upaya yang dilakukan tersebut, pihaknya berharap bisa menurunkan angka stunting di Sumbar sehingga mencapai target yang telah ditetapkan. (*)