Gelar Media Gathering, Jasa Raharja Sampaikan Fokus Utama Tahun 2023

JAKARTA – Implementasi UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 terkait penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak, menjadi salah satu fokus utama Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat Nasional di tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, dalam  kegiatan Media Gathering yang digelar di Dharmawangsa Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Budi Ernawan, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan Pengamat Transportasi Darmaningtyas.

Baca juga: Terima Gelar Kehormatan Ksatria Padma Negara, Kasad Bagian Keluarga Besar dan Masyarakat Bali

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam paparannya mengatakan, aturan penghapusan data regident terhadap kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku STNK, telah dilakukan berbagai kajian dan pembahasan di tahun lalu. 

Dari berbagai pembahasan tersebut, kata Rivan, telah ditetapkan tiga poin utama. Pertama, Jasa Raharja akan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam  melakukan pengecekan masa laku kendaraan bermotor melalui Website dan USSD. Kedua, Korlantas POLRI akan menyusun petunjuk arah /surat telegram sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74. Dan ketiga, Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan  Daerah akan menyusun edaran penghapusan BBNKB II serta kajian atas penghapusan Pajak Progresif. 

Baca juga: Wawako Solok Sambut Iskada se-Sumbar

“Dari berbagai persiapan yang telah kami lakukan di tahun 2022, Tim Pembina Samsat Nasional sepakat untuk mengimplementasikan aturan tersebut mulai diawal tahun ini, ” ujar Rivan.

Hal senada disampaikan Kakorlantas POLRI Irjen Pol. Firman Shantyabudi, pihaknya bersama Tim Pembina Samsat telah berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi aturan tersebut. 

Baca juga: Wako Zul Elfian Umar Lantik dan Kukuhkan DPC IWAPI Kota Solok

“POLRI selama ini hanya menunggu di belakang loket. Artinya yang tidak daftar  tidak teridentifikasi. Oleh karena itu, sekarang kami di kantor Samsat berkomitmen untuk membantu pemerintah meningkatkan PAD-nya, ” ujar Irjen Pol. Firman Shantyabudi.

Di era modern seperti saat ini, kata Firman, Tim Pembina Samsat Nasional terus  berupaya mencari cara-cara efektif untuk mengedukasi masyarakat untuk patuh membayar pajak. 

Baca juga: Tingkatan Kapasitas Kader, Camat MKS Buka Jambore PKK

“Ini tentu harus dikerjakan sekarang, dan harus disampaikan kepada masyarakat dengan baik, ” tambah Firman.

Sementara itu, Plh. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah,   Kemendagri, Budi Ernawan, juga menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

Baca juga: Dukung Visi Kota Beras Serambi Madinah, DWP Kota Solok Gelar Pesantren Ramadhan

“Dengan tidak patuhnya masyarakat terhadap membayar PKB, maka sudah tentu akan menghambat laju pembangunan di daerah, ” katanya.

Budi berharap, dengan diimplementasikannya sanksi terhadap para penunggak pajak, tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajibannya akan terus meningkat. 

“Upaya tersebut juga kita dorong dengan relaksasi berupa kemudahan pembayaran, pemberian keringanan denda atau pokok pajak, bahkan penghapusan pajaknya, ” terang Budi. 

Sesuai peraturan undang-undang penghapusan biaya balik nama 2 (BBN2) dan progresif merupakan kewenangan Pemprov dan saat ini sudah 60% Pemprov  melakukan penghapusan BBN2, dan untuk pajak progresif 30%.

Mudik Bersama BUMN 2023

Baca juga: Festival Gadih Minang Marandang, Fiona: Tempatkan Rendang Sebagai Masakan Terlezat Didunia

Selain implementasi UU 22 Tahun 2029, dalam Media Gathering itu juga membahas terkait program Mudik Gratis Bersama BUMN, dimana Jasa Raharja kembali dipercaya untuk menjadi koordinator.

Rivan menyampaikan, tahun ini Kementerian BUMN menyiapkan 65.603 kuota mudik gratis dengan rincian 46.523 penumpang pada 1.009 bus, 15.658 penumpang melalui 30 rangkaian kereta api, dan 2.562 penumpang dengan 7 kapal laut.

Khusus Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja, Rivan menyampaikan, pihaknya menyediakan 131 armada bus untuk kuota 6.300 pemudik, dan 24 rangkaian kereta api untuk 14.000 pemudik. Sejumlah armada tersebut, akan diberangkatkan dari empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya dan Palembang ke berbagai kota tujuan.

“Total pemudik yang akan kita berangkatkan adalah 20.300 orang, ” sebutnya.

Rencananya, Mudik Bersama Jasa Raharja tahun ini, untuk armada bus dari Jakarta akan diberangkatkan pada 18 April dari Ring Road Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Sedangkan untuk moda transportasi kereta api, akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen pada 15 dan 16 April 2023.

Baca juga: Semarak Hari Jadi Ke-109 Kabupaten Solok, Ribuan Jamba Banjiri Pasangrahan Danau Singkarak

Pendaftaran mudik bersama Jasa Raharja, telah dilaksanakan secara online mulai 15 Maret 2023. Adapun sejumlah persyaratannya antara lain, KTP dan SIM C yang masih berlaku, STNK sepeda motor, serta Kartu Keluarga/Surat Nikah. 

“Kami melihat masyarakat sudah sangat antusias untuk mendaftar, ” kata Rivan.

Rivan mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik, khususnya yang akan menggunakan kendaraan roda dua, agar dapat memanfaatkan program mudik bersama ini sehingga lebih aman dan nyaman. 

“Harapan kami, teman-teman media juga bisa terus menginformasikan terkait kegiatan ini, sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat, ” imbuhnya.

Selain kedua topik besar tersebut, dalam Media Gathering yang juga menjadi salah satu ajang silaturahmi dengan awak media tersebut, Jasa Raharja juga membahas terkait update kinerja tahun 2022, strategi korporasi tahun 2023, serta penyampaian hasil Rakor Tim Pembina Samsat Nasional Tahun 2023.

Baca juga: Walikota Bukittinggi Hadiri Halal Bihalal IKTR Bukittinggi

Pembentukan Medical Advisory Board

Dalam kesempatan yang sama, Jasa Raharja juga melakukan penandatanganan  Perjanjian Kerja Sama Tenaga Ahli Kesehatan Medical Advisory Board, untuk standardisasi dan optimalisasi biaya santunan perawatan. Rivan menyampaikan, Medical Advisory Board merupakan organisasi non struktural di Jasa Raharja yang terdiri dari ahli eksternal dan pegawai internal. 

“Medical Advisory Board dibentuk bertujuan untuk menghasilkan suatu keputusan, pertimbangan, dan/atau pedoman yang digunakan sebagai standar obat, alat kesehatan, dan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas yang bermutu, rasional, dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan, ” terang Rivan.

Adapun, lanjut Rivan, fungsi utama Medical Advisory Board diantaranya, pertama, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan korban kecelakaan di rumah sakit, rasional dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar profesi medis. Kedua, memastikan kebutuhan medis para korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin Jasa Raharja dengan biaya rumah sakit yang wajar. Ketiga, terwujudnya transfer of knowledge dalam bidang medis dari dokter spesialis ke dokter konsultan Jasa Raharja. 

“Dan terakhir, mewujudkan terkendalinya kemitraan antara Jasa Raharja dengan rumah sakit dan dokter, khususnya dalam aspek pelayanan medis, ” papar Rivan.  (***)

Baca juga: Ketua MA Lantik Panitera Muda Perkara Pidana Militer Mahkamah Agung