Pemprov Sumbar Wacanakan Pengantin Wajib Tanam 5 Batang Pohon Jelang Menikah, Ini Sasarannya

SUMBAR, - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mewacanakan semua pasangan yang akan menikah di daerah tersebut diwajibkan menanam lima batang pohon. Hal itu dilakukan untuk membantu upaya pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi saat membuka sosialisasi Sub Nasional Indonesia Folu Net Sink 2030 di Padang, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Desak Pemkab Pasbar Percepat Validasi Data Korban Gempa

"Wacana ini harus segera dikoordinasikan dengan pihak terkait. Kalau bisa secepatnya bisa dilaksanakan, " katanya.

Jika wacana itu terealisasi, kata Mahyeldi, tutupan hutan di Sumbar bisa terus terjaga. Sebab, ada ribuan pasangan yang menikah setiap tahun di berbagai daerah di Sumbar.

Baca juga: Walikota Padang : Pejabat Mesti Melek Teknologi dan Pintar Bahasa Asing

"Kalau ada sepuluh ribu pasangan setiap tahun maka akan ada 50 ribu pohon yang ditanam setiap tahun. Efeknya hingga 2030 akan sangat terasa, " ujarnya.

Menurutnya, pasangan itu tidak harus mengeluarkan biaya untuk penanaman pohon tersebut karena bibit pohon akan disediakan oleh pemerintah lewat Dinas Kehutanan.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Bangga Ada Dua Jenderal Perempuan Hadiri Rapim TNI-Polri

Pohon itu bisa saja pohon tanaman produktif seperti buah-buahan, petai atau tanaman hutan lain yang bisa dipanen dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ia mengatakan selain wacana itu, Pemprov Sumbar bersama Pemkab dan Pemkot setiap tahun selalu melakukan penanaman pohon.

Baca juga: Pemukulan Gong Oleh Wawako Solok Tandai Launching Inovasi Layanan Terintegrasi One For Eleven

Sumbar bahkan memasukkan pelestarian hutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 sebagai bentuk kepedulian daerah terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Dr. Ruandha Agung Sugardiman mengapresiasi langkah-langkah yang diambil Pemprov Sumbar dalam upaya pelestarian hutan.

Baca juga: Semua Fraksi DPRD Sumbar Setujui Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Wajib Transparan

Menurutnya, tutupan hutan di Sumbar saat ini masih relatif bagus karena itu program KLHK untuk Sumbar lebih kepada mengedukasi masyarakat agar aktif menjaga hutan.

Menurutnya hutan yang terjaga akan membantu upaya pemerintah untuk mewujudkan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 guna mencapai target pengendalian emisi gas rumah kaca.(007)