Safari Ramadan di Sumpur Kudus, Sekda Himbau Petani Mulai Gunakan Pupuk Organik

SUMBAR, - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Hansastri, mengajak masyarakat Nagari Sumpur Kudus Selatan dan Kabupaten Sijunjung untuk turut andil dalam mensukseskan visi misi program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). 

Hal tersebut disampaikan Hansastri saat memberikan sambutan dalam rangkaian Safari Ramadan di Masjid Nurul Qudsi,  Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, pada Rabu (13/4/2022) malam. 

Baca juga: ISMM Peduli Bencana Gempa dan Tanah Longsor di Pasaman Barat

Salah satu progul yang menjadi perhatian  adalah mengutamakan peningkatan produksi hasil pangan petani. Ia menyebutkan sekitar 10 persen lebih APBD Sumbar dialokasikan pada sektor pertanian. Oleh sebab itu ia berharap warga Nagari Sumpur Kudus dapat memanfaatkan sebaik mungkin bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. 

"Kami menyadari,  pertanian menjadi  sektor prioritas, tercatat lebih dari 50 persen masyarakat kita bekerja di sektor pertanian, itu artinya jika kita fokus terhadap sektor ini, akan memajukan separuh lebih masyarakat di Sumbar, " ungkap Hansastri. 

Baca juga: Polisi Gunakan 2 Truk Pasok Air Bersih Ke Tenda Pengungsi

Sementara itu, salah seorang warga Nagari Sumpur Kudus, Nasyirwan, melaporkan 

kendala dan permasalahan di nagari yang menjadi keluhan warga selama ini diantaranya kelangkaan pupuk subsidi dari pemerintah. 

Baca juga: Gubernur Sumbar Apresiasi Dukungan PT. Charoen Pokphand untuk Pelatihan Juru Sembelih Halal

"Di nagari kami Pak Sekda, pupuk sangat langka, terlebih pupuk subsidi dari pemerintah. Mohon hal ini ditindaklanjuti Pak. Apakah hanya di nagari kami saja, atau di daerah yang lainnya juga seperti itu, " tuturnya. 

Kendala lain adalah masalah pembayaran pajak. Rumitnya pengurusan pembayaran pajak, seperti masyarakat diharuskan membawa surat keterangan dari perusahaan pembiayaan kredit bermotor, kami harus mengurusnya sampai ke Bukittinggi.

Baca juga: 10 Hari Pencarian 4 Warga Hilang, Kapolres Pasaman: Belum Ada Instruksi Pemberhentian

"Saran kami Pak Sekda, mohon untuk dipermudah alur pembayaran pajak kendaraan, dan cukup membawa STNK kendaraan saja, karena kami rasa lebih sulit membayar pajak daripada membayar tagihan ke kantor bank, " ujarnya. 

Mendengar hal tersebut, Sekda Hansastri menyampaikan bahwa kini  membayar pajak bisa melalui gawai, jadi masyarakat tidak perlu repot ke kantor pajak, karena semuanya sudah terintegrasi di aplikasi e-Samsat Sumbar. 

Baca juga: Peduli Korban Gempa, PLN Kembali Salurkan Bantuan untuk Pasaman Barat

Terkait kelangkaan pupuk, Hansastri mengimbau kepada masyarakat, agar tidak lagi menggunakan pupuk subsidi, namun mulai beralih menggunakan pupuk organik karena lebih ramah lingkungan. 

Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Kabupaten Sijunjung, Effendy, mengatakan kini pemerintah mengurangi jumlah pupuk subsidi, saat ini ketersediaan pupuk subsidi hanya sekitar 20 persen saja. 

"Saat ini  pemerintah memberikan kepercayaan kepada petani untuk mencari sendiri pupuk yang tepat, kita harus mencari solusi selain menggunakan pupuk subsidi, " paparnya. 

Ia mengimbau kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok tani untuk  bersama-sama mengawasi secara ketat distribusi pupuk yang di subsidi dari pemerintah yang jumlahnya kini hanya 20 persen. Ia menyebutkan, sekitar dua atau tiga tahun kedepan pupuk subsidi tersebut akan dihentikan dan dibebankan utuh kepada para petani. 

Dalam kunjungan Safari Ramadhan ini, Hansastri menyerahkan bantuan satu unit hand traktor secara simbolis kepada Wali Nagari Sumpur Kudus, kain sarung dan Al-Qur'an. 

Baca juga: Peduli Sesama, Ketua Bhayangkari Polres Pasaman Beri Bantuan Sembako

Tampak hadir mendampingi sekretaris daerah, diantaranya Asisten III Kab. Sijunjung, Edwin Suprayogi, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Lila Yanwar, Kepala Dinas Nakertrans, Nizam Ul Muluk, BPKAD, DKP, Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pendidikan dan Biro Adpim.(***)